Pelapor Wabup Bangka Selatan Bantah Laporan ke Polda Ditunggangi Politik

0

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Kasus pelaporan terhadap Wakil Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid ke Polda Bangka Belitung berujung pada saling bantah di media antara pihak pelapor Jemmy Saputra dengan pihak terlapor Riza Herdavid.

Setelah kuasa hukum Riza Herdavid, Iwan Prahara mengatakan kasus tersebut diduga kuat bermuatan politik terkait posisi Riza sebagai calon kuat Bupati Bangka Selatan, kini giliran pihak Jemmy Saputra yang bersuara terkait laporan tersebut.

Kuasa hukum pelapor, Adystia Sunggara mengatakan laporan yang ditujukan kepada Riza Herdavid adalah murni penegakan hukum dan tidak ada sangkut pautnya dengan politik.

“Kami tegaskan laporan pengaduan kami murni penegakan hukum, tidak ada kaitan dan ditunggangi oleh politik. Sebelumnya telah dilayangkan somasi beberapa kali untuk menunggu penyelesaian itikad baik. Karena kami nilai tidak ada itikad baik, maka klien kami memutuskan untuk mengambil langkah hukum,” ujar Adystia kepada Lensabangkabelitung.com, Jumat, 17 April 2020.

Adystia menuturkan kliennya belum pernah menerima pengembalian uang baik dari Riza maupun Robi Yanto. Sedangkan 2 Dokumen asli SHM bukan atas nama asli yang dititipkan Riza kepada roby dan kliennya, masih ada dipihaknya.

“Bagaimana dikatakan telah dilakukan pengembalian penggunaan uang? Yang jelas klien kami belum pernah menerima pengembalian uang sepeser pun dan SHM bukan atas nama Riza tidak dilakukan peralihan hak kepemilikan sesuai dengan prosedur mekanisme yang diatur oleh hukum,” ujar dia.

Adystia menegaskan bahwa kliennya tidak memiliki keinginan untuk dikembalikan uang dengan tanah. Dan jika itu dikatakan sudah lunas, kata dia, pengembalian SHM sebagai jaminan masih berada pada kliennya dan belum dilakukan proses balik nama.

“SHM tersebut secara formal masih kepemilikan pihak lain dan fisik tanah dimaksud pun tidak pernah dikuasai atau digarap oleh klien kami. Belum selesai perolehan haknya dari pihak lain kepada yang bersangkutan karena tidak dilaksanakan kewajiban pajak, seperti BPHTB dan PPH. Yang bersangkutan kan pejabat, tentu paham terkait mekanisme yang diwajibkan oleh Undang-undang,” ujar dia.

Menurut Adystia, pihaknya sudah beberapa kali melakukan somasi dan memediasikan persoalan tersebut sebelum masuk proses hukum untuk menunggu realisasi itikad baik untuk penyelesaian.

“Jika sudah selesai dan klien kami mau menerima atas pembayaran digantikan dengan tanah maka jelas tidak mungkin terjadi persoalan hukum terus dilakukan langkah somasi. Sederhana saja perosalan ini, jangan seolah-olah ini politik atau apalah. Silahkan kembalikan uang klien kami itu saja. Tidak ada urusan dengan tahun politik,” ujar dia.

Adystia menambahkan pihaknya mempersilahkan pihak Riza Herdavid yang menurut informasi kliennya jaminan mengambil SHM tersebut.

“Kalau klien kami menghendaki pembayaran dengan tanah tentunya sudah jauh hari dilakukan proses balik nama. Logika berpikir sederhana saja. Jangan membenturkan persoalan hukum ini dengan politik. Ini murni klien kami menuntut haknya agar dikembalikan saja uang yang digunakan. Persoalan ini jika tidak ya semua langkah hukum akan kami gunakan,” ujar dia.

Penulis : Servio M | Nico Alp

Share.

About Author

redaksi@lensabangkabelitung.com'

Leave A Reply