PT SAML dan Perangkat Desa Mendo Angkat Bicara

0

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – PT Sinar Argo Makmur Lestari (SAML) Bersama dengan perangkat desa, mulai dari Kades, Sekdes serta Kadus akhirnya angkat bicara, mereka mengklarifikasi terkait pemberitaan PT SAML yang dilansir mengambil lahan masyarakat Desa Mendo, beberapa Minggu ini.

SEBELUMNYA, mencuat aksi masyarakat Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Bangka mempertanyakan 700 hektar lahan yang terancam hilang, karena diduga kebijakan Pemerintah Bangka menyerahkan lahan ke perusahaan itu.

Direktur PT SAML, Datuk Ramli Sutanegara mengatakan, pihaknya setelah menerima izin menggarap lahan itu dan telah melakukan sosialisasi ke masyarakat. Lahan tersebut tidak ada soal tumpang tindih karena sesuai perjanjian ada ganti rugi beli lahan yang diketahui oleh Pemerintah Desa.

“PT SAML membuka perkebunan perlu mendapat dukungan dari masyarakat dalam perjanjian sistem plasma. Kita mau membuka kebun sawit melalui cara yang sah, tidak mau membuka lahan dengan cara yang tidak sah,” jelasnya saat konferensi pers, Kamis (3/10) sore.

Untuk itu, baik perangkat desa maupun tokoh masyarakat desa memohon bantuan perusahaan untuk penyelasaian masalah ini. Bahkan mereka layangkan laporan ke pihak kepolisian, baik Resort Bangka maupun Polda Babel, soal jual beli lahan.

“Mereka minta perlindungan hukum ke Polres Bangka dan Polda Babel, soal lahan yang dijual belikan. Karena di dalam lahan yang sudah kita kantongi izin ini ada oknum yang bermain, mengganti rugi lahan dan tanah desa tanpa izin atau tanpa surat dari pemerintah desa,” ungkapnya.

Pihaknya merasa dirugikan karena seharusnya sudah bisa menggarap lahan itu, namun dengan adanya ini proses jadi tertunda. Sementara Pemerintah daerah juga meminta progres dari perusahaan sawit tersebut, kontribusinya untuk daerah dan masyarakat desa.

Kadus II Desa Mendo, Harmoko saat diwawancarai mengaku berita miring PT SAML menyerobot lahan tanpa persetujuan tidak sesuai fakta. Katanya, mereka sudah memiliki izin yang diterbitkan Bupati Bangka pada tahun 2018 lalu. Tertundanya sosialisasi dan baru digelar 3 September 2019 lalu karena ada beberapa pemilihan, mulai Pilkada, Pileg dan Pilpres.

“Tanggal 3 September 2019 sosialisasi diundang waktu itu, tokoh agama, masyarakat, pemuda sudah terwakili. Narasumber dari perusahaan, Pemda, diterangkan masalah perizinan. Warga menyetujui PT SAML. Saat ini juga lahan belum digarap tapi sudah diblok, dalam perintisan ini menemui kebun warga, kita tidak langsung terobos, serobot lahan warga. Berita saat ini tidak sesuai dengan kejadian di lapangan,” urainya.

Sementara Sekdes Mendo, Samsul Bahri menjelaskan saat aksi demonstasi menuntut izin PT SAML dicabut dan meminta Kades mundur, massa sebagian warga desa setempat dan desa tetangga. Mereka yang datang dalam aksi itu juga telah menjual lahan mereka ke pihak tertentu.

“Mengatasnamakan masyarakat desa mereka mengaku tidak menyetujui perusahaan yang datang bermitra dengan desa. Kehadiran perusahaan PT SAML harapan kami pemerintah desa, penyambung masyarakat sama-sama menguntungkan masyarakat. Mereka juga punya hak, atau pembagian sesuai aturan yang dikeluarkan Kementrian,” imbuhnya.
Menutup klarifikasi ini, Kades Mendo, Masri mengatakan aksi itu dilakukan segelintir warga Mendo dan kebanyakan dari luar. Mereka juga disinyalir menjual tanah dan makelar ke pihak lain tanpa melalui pemerintah desa.

“Kita laporkan ke polisi mereka yang menjadi makelar dituntut sesuai hukum yang berlaku. Karena yang berhak mengeluarkan surat itu dari Pemerintah Desa. Ada yang sudah digarap tetangga sebelah kita minta stop. Informasinya sudah digarap mereka sekitar 50-60 hektar tanpa izin tanpa surat atau konfirmasi,” tukasnya

Penulis : Redaksi

Share.

About Author

Portal Berita Terkini Bangka Belitung

Leave A Reply