Sucofindo Diminta Tunda Rekom SKA Timah

0


*Diharap Hormati Penyidikan dan Audit Polri
*KPTI Yakin Sucofindo Dukung Polri dan Gubernur

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Pembenahan dan perbaikan tata kelola pertimahan yang tengah dilakukan Bareskrim Mabes Polri dan Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepulauan Bangka Belitung pasca penindakan terhadap eksportir timah PT Panca Marga Persada (PMP), harus didukung dan dihormati.

Setidaknya, hal itu diharapkan pengamat pertimahan yang tergabung dalam Komite Penyelamat Timah Indonesia (KPTI) kepada pihak-pihak terkait di Provinsi Bangka Belitung. Terlebih, audit atau verifikasi administrasi dan faktual terhadap 34 eksportir timah batangan di daerah itu masih dilakukan jajaran kepolisian hingga 31 Januari 2019.

Perusahaan survey PT. Sucofindo—Superintending Company of Indonesia (Persero) yang kini sedang menjadi “serbuan” permohonan penerbitan rekomendasi Laporan Survey (LS) Surat Keterangan Asal (SKA) bijih timah pun, diharap juga menghormati pemeriksaan yang tengah dilakukan polisi.

“Kita sudah menyurati PT Sucofindo Pangkalpinang dan meminta, berharap menghormati hal itu,” ungkap Ketua Umum KPTI, Syahril Sahidir, Jumat pagi (14/12/2018) usai menyerahkan surat di Kantor Cabang Sucofindo Pangkalpinang.
Menurutnya, audit dan pemeriksaan oleh polisi terhadap semua smelter guna perbaikan hilir pertimahan itu mendapat dukungan dari Gubernur Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman Djohan. Karena itu semua pihak harus mendukung dan menghormati tujuan perbaikan tersebut.

Dasar surat KPTI kepada Sucofindo dikatakan Syahril sebenarnya karena ICDX dan Indonesia Clearing House (ICH) menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) dengan merujuk laporan polisi nomor: LP/A/1295/X/2018/Bareskrim yang menegaskan tidak akan memperdagangkan timah murni batangan para eksportir yang menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) biji timah hasil rekomendasi dari PT Surveyor Indonesia (SI).

“Imbasnya, puluhan eksportir dua bulan terakhir tidak bisa ekspor timah batangan karena mayoritas menggunakan survey verifikasi asal usul timah dari PT SI. Akibatnya Sucofindo diserbu para eksportir untuk mendapatkan rekomendasi SKA. Nah, disaat kepolisian tengah melakukan audit atau pemeriksaan terhadap eksportir, kami menghimbau Sucofindo menunda dulu mengabulkan permohonan eksportir,” paparnya.

Wartawan senior ini menegaskan, jika pemeriksaan kepolisian sudah selesai dilakukan, dan telah diketahui mana saja eksportir timah batangan yang nakal, maka kerja Sucofindo pun menjadi lebih ringan dan aman dalam menerbitkan SKA bijih timah.

”Permintaan ini kami layangkan sehubungan dengan masih ada proses penyelidikan dan penyidikan, termasuk tindakan verifikasi administrasi faktual yang tengah dilakukan gabungan Mabes Pollri dan Dit Reksrimsus Polda Babel,” tukas Syahril yang didampingi Sekretaris Agus Hendrayadi, dan pengurus lainnya.
“Kita tahu Gubernur juga setuju dengan tindakan Mabes dan Polda untuk perbaikan tata kelola timah ke depan. Kita juga yakin Sucofindo tentu setuju dengan Mabes dan Gubernur, bukankah dengan begini ke depan tugas mereka akan menjadi lebih mudah?” imbuhnya.

Dikatakan, adalah menjadi harapan agar ke depan tata kelola timah benar-benar menjadi lebih baik, dan itu menjadi harapan Mabes Polri dan Polda serta dan Pemerintah Daerah tentunya.

”Apalagi dengan kondisi yang ada, meski kepolisian turun, rakyat yang nambang juga aman-aman saja. Kapolda juga sudah menjamin itu, selagi rakyat menambang secara legal, silahkan. Kalau ingin membenahi lebih baik ke depan, ya dukung tindakan Mabes ini, karena yang akan diverifikasi itu seluruh smelter tidak pandang bulu,” tuturnya.

Rencana ke Mabes
Bentuk dukungan yang dberikan KPTI ini menurut Syahril, juga akan disampaikan langsung ke Mabes Polri dalam hal ini ke Kabareskrim.

“Senin atau pekan depan kita berencana juga ke sana (Mabes-red) sebagai wujud mendukung Mabes Polri. Selain soal itu, kita juga mau bertanya soal Tenaga Kerja Asing (TKA) yang sudah jelas-jelas melanggar aturan imigrasi dengan dibuktikan para TKA sudah dideportasi. Apakah perusahaan sponsornya dalam hal ini Kapal Isap Propduksi (KIP) bisa dianggap tidak bersalah dan lepas begitu saja? Bukankah isu seputar TKA ini tengah sensitif? Kalau memang begitu aturannya, yah kita mau apa?” ujarnya.

Sementara itu, Agus Hendrayadi menambahkan kisruh di bagian hilir pertimahan Bangka Belitung ini sejatinya disebabkan kebijakan ICDX dan ICH yang menerbitkan SEB pelarangan transaksi menggunakan SKA rekomendasi dari PT Surveyor Indonesia. Dengan terbitnya SEB itu telah mengakibatkan kegiatan ekspor mayoritas terhenti.

“Pangkal permasalahannya kan karena surat edaran bersama ICDX dan ICH itu, sehingga ekspor timah terpending. Imbasnya kepada ekonomi daerah Babel melamban. Lalu para eksportir yang sebelumnya pakai SKA Surveyor Indonesia beramai ramai minta SKA ke Sucofindo,” ujar Agus.

Dia menyayangkan terbitnya SEB tersebut, apalagi sampai berimbas pada melambannya ekonomi Babel. Bahkan pertumbuhan ekonomi daerah 2018 tertinggal jauh dari Sumatera, termasuk rata-rata nasional.

“Dengan kondisi ini sebenarnya para eksportir dan daerah dirugikan. PT SI juga dirugikan dari sisi nama baik akibat surat edaran itu. Karena sudah merugikan, sangat mungkin kalau ICDX dan ICH digugat. Apalagi produk yang diterbitkannya bukan regulasi pemerintah yang landasan hukumnya tidak kuat. Namun beranikah eksportir, pemda atau pihak-pihak yang dirugikan menggugat itu. Kalau ada yang mau dan berani saya rasa KPTI juga akan mengawal,” paparnya.

Dengan besarnya imbas dari kisruh ekspor pertimahan ini, Agus menyarankan pemerintah daerah baik Pemprov Babel maupun DPRD dan Forkominfa dapat duduk bersama membawa persoalan itu ke pemerintah pusat.

“Bisa ke Kemendag, Kementerian ESDM, Bappeti bahkan Presiden dan DPR RI untuk menyuarakan karena lembaga ini lho perekonomian daerah terganggu. Karena dia ini lho ekspor Indonesia dan Babel khususnya terhenti. Agar pemerintah pusat memberikan perhatian khusus,” pungkas Agus.

Seperti dilansir sebelumnya, KPTI mendukung penuh tindakan tegas kepolisian. Dan diharapkan tidak hanya menindak yang sudah bermasalah, namun juga eksportir lain yang diduga berbuat sama, untuk tujuan tata pertimahan lebih baik.

//red

Share.

About Author

Portal Berita Terkini Bangka Belitung

Leave A Reply