Pencabulan di Basel, Jangan Hanya Dikenakan UU Perlindungan Anak Tapi KUHP Dan KUHAP

0

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Kasus yang menimpa anak RNG (15 tahun) dengan tersangka Wisnu Prabowo di Bangka Selatan yang besok akan diputuskan, menanggapi putusan tersebut Koordinnator Hukum BEM STIH Pertiba, Choiri Arba’a angkat bicara. Dirinya meminta Hakim memutuskan dengan mempertimbangkan semua aspek.

Tindak pidana pencabulan di atur dalam kitab undang-undang pidana (KUHP) pada bab XIV Buku ke- II yakni dimulai dari Pasal 289-296 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. 

Tindak pidana pencabulan kata Choi tidak hanya diatur dalam KUHP saja. Namun, diatur yang tertuang UU nomor 35 tahun  2014 tentang perubahan atas UU 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yakni pasal 82 ayat 2 yang berbunyi bila dilakukan oleh orang tua, wali pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 Milyar.

Lanjutnya Pasal 76E setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. 

Berdasarkan penjelasan tersebut tindak pidana cabul yaitu Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. 

Melihat dari upaya penegakan hukum tindak pidana cabul Berbicara mengenai penegakan hukum pidana di Indonesia, tentunya berbicara mengenai 2 (dua) tonggaknya, yakni hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil di Indonesia secara umum diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan secara khusus banyak diatur di peraturan perundang-undangan yang mencantumkan ketentuan pidana. 

Begitu juga dengan hukum pidana formil di Indonesia, diatur secara umum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan secara khusus ada yang diatur di undang-undang yang mencantumkan ketentuan pidana. Singkat cerita, karena perkara tersebut belum ada putusan hakim. Maka, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu;

1. Pertimbangan bersifat Yuridis hal-hal yang dimaksud antara lain. 

a. Dakwaan jaksa penuntut umum
b. Keterangan terdakwa
c. Keterangan saksi
d. Barang-barang bukti

e. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.

2. Pertimbangan yang bersifat Non Yuridis hal-hal yang dimaksud antara lain.

a. Latar belakang terdakwa
b. Akibat perbuatan terdakwa
c. Kondisi dari terdakwa
d. Keadaan ekonomi
e. Psikologis korban

“Penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik, apabila tidak didukung oleh para penegak hukumnya yang khususnya bergerak di dalam bidang hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengacara, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan. Lemah kuatnya suatu penegakan hukum berasal dari para penegak hukumnya, jika para penegak hukumnya lemah, maka masyarakat akan mempersepsikan bahwa hukum dilingkungannya tidak ada atau seolah masyarakat berada dalam hutan rimba yang tanpa aturan satu pun yang mengaturnya,” ungkap Choi.

Sementara itu psikologi Imam Ghozali, S.Psi,.M.si mengatakan bahwa kasus yang terjadi ini akan berdampak fatal pada anak tersebut.

“Kekerasan seksual terjadi pada anak yang masih kecil pengaruh buruk yang ditimbulkan antara lain  mudah merasa takut, kecemasan tidak beralasan, atau bahkan simtom fisik seperti sakit perut bahkan menimbulkan trauma mendalam akibat eksploitasi seksual,” tukasnya.

Penulis : Yudi
Editor : Supri

Share.

About Author

Portal Berita Terkini Bangka Belitung

Leave A Reply